Latest News

Pandangan Islam Tentang Penjualan Aset Negara

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yg terus merugi, pemilikan saham pemerintah pada perusahaan tertentu, aset yg disita dijaminkan oleh perusahaan swasta, karena pertimbangan kebijakan moneter dilakukan privatisasi dan pelelangan secara terbuka. pihak pembeli aset-aset eks milik negara RI bisa jadi pengusaha asing atau WNA yg membuka bidang usaha di Indonesia.

Kedaulatan pemerintah (tasharruf al-imam) seharusnya terkait dg kepentingan rakyat banyak. Namun tragisnya privatisasi pada obyek yg menyentuh hajat hidup rakyat seperti listrik, produksi BBM, eksplorasi tambang dan sejenisnya justeru lebih menguntungkan pihak swasta asing, sedang rakyat harus menerima kenaikan harga barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari. berbagai tekanan lembaga moneter internasional (IMF dll) lebih dipertimbangkan oleh pihak executive daripada kepentingan nasional:

      permasalahan:

  a. apakah kepemilikan negara terhadap badan usahanya dan berbagai kebijakan mengelolanya itu representatif mewakili kepemilikan rakyat?

b.   apakah privatisasi perusahaan ex BUMN menjadi  PERSERO dan sejenisnya mutlak menjadi kewenangan  negara tanpa memperdulikan kepentingan rakyat setempat dibenarkan oleh kaidah hukum Islam?

c.   bagaimana konsep mengedepankan "mashalih al-raiyyah" terkait dg aset milik negara?

d.   ketika negara terus-menerus mengalami kerugian dan hutangnyapun semakin menumpuk, siapakah yg berkewajiban membayar hutang ?

e.   benarkah rakyat berkewajiban membayar hutang tinggalan pemerintahan masa lalu ?



Jawaban:


a)       Tidak.

b)       Tidak dibenarkan kalau tidak memperdulikan kepentingan rakyat. Sebab pemerintah didalam mengelola Negara harus mengedepankan kepentingan yang menguntungkan terhadap rakyat.

c)       Mengedepankan yang lebih penting dari pada yang penting. Dalam bahasa kitab biasa disebutkan al-Aham fal-Aham.

d)       Pada awalnya yang berkewajiban adalah pemerintah diambilkan dari uang milik Negara. Akan tetapi jika keuangan Negara tidak mencukupi untuk kebutuhan tersebut maka menurut keterangAN yang ada di dalam kitab Adab Al-Nabawi, pemerintah dibenarkan menarik iuran kepada rakyatnya hususnya yang kaya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak cukup diambilkan dari uang Negara.

Keterangan diambil dari kitab:

1)       Al-Islam, karya Said Hawa

2)       Fawaid`al-Janiyah

3)       Adab`al-Nabawi

4)       Al-Ghiyatsi.


-----------------------------
sidogiri.com